Lensafakta.com, Purwakarta || Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DPM-PTSP Purwakarta ditengarai terbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) kepada lebih kurang 42 titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Purwakarta tanpa melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purwakarta. Dari regulasi yang kami ketahui, harusnya penerbitan SLHS tersebut mesti melalui “persetujuan” atau setidaknya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) namun entah kenapa, SLHS di 42 dapur MBG tersebut bisa terbit tanpa persetujuan dari DLH? Kamis, 4/12/2025.
Hal ini tentunya menimbulkan asumsi liar, ada apa DLH tidak dilibatkan dalam penerbitan sertifikat yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha dapur MBG tersebut? Sementara salah satu pengawasan penting yang kita ketahui dalam program MBG adalah merupakan wewenang dari DLH, dimana setiap pembuangan (baik itu) limbah/sisa masakan, sampah plastik, sampah dapur hingga sampah dari dari bahan masakan MBG tersebut mesti jelas pengelolaan dan pembuangannya agar tidak mencemari lingkungan.
Bahkan, jika kita merujuk makna “sanitasi” pada SLHS itu sendiri jelas sanitasi merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi LINGKUNGAN yang bersih dan sehat, terutama melalui pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, dan fasilitas kebersihan, demi mencegah penyakit menular dan melindungi kesehatan masyarakat, tentunya, lalu kok bisa persetujuan DLH dianggap “tidak penting” sehingga dikangkangi ?
Salah satu contoh dapur MBG Negrikidul – Purwakarta yang terletak di Situbuleud. Dapur MBG tersebut diduga membuang sisa limbahnya ke saluran air sungai. Jelas hal ini merupakan bentuk dari pencemaran lingkungan dimana yang berwenang dalam pengawasan ini adalah DLH.
Informasi yang kami terima dari narasumber, beberapa dapur MBG pun melakukan hal yang sama, membuang sisa bahan masakan MBG ke sungai atau aliran air. Namun, hingga saat ini DLH pun belum dapat mengambil langkah tegas terkait ini karena beberapa faktor. Tentunya kita tidak ingin berasumsi terlalu jauh ada conflict of interest dalam polemik ini, tapi yang jelas sinergitas antar dinas merupakan hal yang penting dirajut untuk berjalannya program MGB dari Pemerintah Pusat ini agar pengawasan dapat dilakukan dengan baik menghindari adanya hal-hal buruk yang berdampak kepada masyarakat, khususnya di Purwakarta yang katanya “Istimewa”. (Rendy/Red)
