Artikel oleh :
Rendy Rahmantha Yusri
Lensafakta.com, 13/08/2026, Purwakarta|| Ada sebuah tempat yang namanya sengaja tak perlu disebut. Sebuah daerah yang mungkin tampak biasa dari kejauhan: jalan-jalannya dilalui kendaraan, kantor-kantor berdiri dengan papan nama dan lambang negara, dan setiap pagi para pegawai datang membawa rutinitas masing-masing. Namun di balik pintu-pintu yang tertutup itu, ada kisah yang jauh lebih getir.
Kisah tentang mereka yang hidup tanpa rumah. Mereka yang terlantar di sudut jalan. Mereka yang kehilangan kewarasan dan bahkan tak lagi mampu membela dirinya sendiri. Ada pula para manula yang seharusnya menikmati hari-hari terakhirnya dengan tenang, tetapi justru masih harus bergantung pada belas kasih negara dan masyarakat.
Mereka adalah manusia-manusia yang nyaris tak memiliki apa-apa.
Ironisnya, ketika mereka tak memiliki daya untuk memperjuangkan haknya, justru ada “tangan-tangan” yang diduga mengambil bagian dari apa yang seharusnya menjadi hak mereka.
Di sebuah wilayah yang biarlah kita sebut saja “Tanah Senyap”, belakangan muncul realitas yang membuat akal sehat dan nurani seolah dipaksa duduk berhadapan dalam satu ruangan. Dana yang semestinya menjadi jembatan bagi mereka yang hidup di tepian kehidupan, justru dipertanyakan penggunaannya. Anggaran belanja rutin tahunan pada institusi yang seharusnya menjadi rumah perlindungan bagi kaum papa pun disorot karena diduga tidak sepenuhnya kembali kepada mereka yang membutuhkan.
Kalau benar demikian, pertanyaannya sederhana: Di mana letak kemanusiaan kita? Sebab uang itu bukan sekadar angka dalam lembar anggaran.
Di balik satu rupiah yang dialokasikan untuk pelayanan sosial, ada perut yang mungkin belum terisi. Ada tubuh renta yang membutuhkan tempat berteduh. Ada seseorang dengan gangguan jiwa yang membutuhkan makanan, pakaian, obat, dan perlindungan. Ada manusia yang mungkin sudah terlalu lama tidur di emperan, tanpa tahu besok akan makan dari mana.
Maka ketika dana sosial diselewengkan demi kepentingan pribadi, yang dirampas sesungguhnya bukan hanya uang negara. Yang dirampas adalah kesempatan seseorang untuk hidup sedikit lebih layak. Dan di situlah persoalan ini menjadi jauh lebih besar daripada sekadar perkara administrasi.
Ini adalah perkara nurani.
Sebab korupsi terhadap uang yang diperuntukkan bagi mereka yang kuat mungkin sudah merupakan kejahatan. Tetapi mengambil hak orang-orang yang bahkan tidak mampu mengetuk pintu untuk meminta pertolongan adalah bentuk kekejaman yang jauh lebih sunyi.
Mereka tidak bisa berteriak,
Mereka tidak punya kuasa,
Mereka tidak punya panggung.
Mereka bahkan mungkin tidak tahu bahwa sesuatu yang seharusnya menjadi hak mereka telah berpindah ke tempat lain.
Barangkali justru karena itulah mereka menjadi sasaran paling mudah.
Yang lebih menyedihkan adalah ketika persoalan tersebut dikonfirmasi, jawaban yang muncul bukanlah kerendahan hati, keterbukaan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan amanah.
Sebaliknya, yang tampak justru semacam pertunjukan penderitaan.
Seolah-olah pekerjaan mereka adalah pekerjaan paling berat di dunia.
Seolah-olah hanya mereka yang lelah.
Seolah-olah hanya mereka yang menghadapi tekanan. Seolah-olah masyarakat tidak memiliki beban hidupnya sendiri.
Padahal setiap profesi memiliki letihnya masing-masing. Setiap manusia memiliki masalah yang tidak terlihat. Dan setiap orang yang bekerja untuk negara pada hakikatnya sedang menjalankan amanah yang sumber pembiayaannya berasal dari rakyat. Gaji mereka dibayar oleh rakyat. Maka tidak ada alasan untuk menjadikan pelayanan kepada rakyat sebagai sebuah jasa pribadi yang patut dikasihani.
Bukankah melayani adalah konsekuensi dari jabatan?
Bukankah amanah memang selalu datang bersama beban?
Dan bukankah semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula pertanggungjawaban yang seharusnya dipikul?
Jabatan bukan mahkota.
Kursi bukan singgasana.
Seragam bukan simbol bahwa seseorang lebih tinggi derajatnya daripada rakyat yang dilayaninya. Semua itu hanyalah pakaian sementara dari sebuah amanah.
Ada sebuah ironi yang kadang terlalu pahit untuk ditelan.
Di satu sisi, negara berbicara tentang pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Di sisi lain, jika benar ada orang-orang yang justru memanfaatkan celah anggaran sosial untuk kepentingan pribadi, maka seluruh slogan tentang kemanusiaan itu menjadi seperti tulisan indah di dinding yang tidak pernah benar-benar dipraktikkan.
Kita terlalu sering mengukur keberhasilan dari gedung yang berdiri, program yang diluncurkan, atau laporan yang selesai dibuat.
Padahal ukuran paling jujur dari sebuah pelayanan sosial adalah satu hal:
Apakah manusia yang paling lemah benar-benar merasakan manfaatnya?
Jika seorang tunawisma masih tidur menggigil di pinggir jalan, sementara anggaran untuk perlindungannya menguap entah ke mana, maka ada sesuatu yang salah.
Jika orang terlantar masih harus menunggu uluran tangan masyarakat sementara dana untuk menangani mereka justru dipertanyakan, maka ada sesuatu yang salah.
Jika ODGJ masih berkeliaran tanpa perlindungan, sementara mereka yang seharusnya mengurusnya sibuk mempertahankan citra diri, maka ada sesuatu yang salah.
Dan jika para manula yang semestinya diperlakukan dengan hormat justru menjadi bagian terakhir yang diingat, maka mungkin yang sakit bukan hanya sistemnya.
Mungkin nurani kita yang sedang sakit.
Kita hidup di zaman ketika manusia mampu menciptakan teknologi yang begitu canggih, tetapi masih gagal menjawab pertanyaan paling sederhana:
Untuk apa semua kemajuan itu jika kita semakin kehilangan rasa kemanusiaan?
Kita bisa membangun gedung tinggi.
Kita bisa membuat laporan dengan angka-angka yang terlihat sempurna.
Kita bisa menyusun program dengan nama yang terdengar begitu mulia.
Tetapi satu penyalahgunaan amanah dapat meruntuhkan seluruh makna dari semua itu.
Sebab kemanusiaan tidak pernah diukur dari seberapa indah kata-kata yang kita ucapkan.
Kemanusiaan diukur dari bagaimana kita memperlakukan mereka yang tidak mampu membalas kebaikan kita.
Dan mungkin, di situlah manusia benar-benar diuji.
Bukan ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kuasa.
Bukan ketika berhadapan dengan mereka yang bisa memberikan jabatan.
Tetapi ketika berhadapan dengan seorang tua yang tak punya siapa-siapa, seorang terlantar yang bahkan tak tahu harus mengadu kepada siapa, atau seorang ODGJ yang tak mampu memahami bahwa dirinya sedang diperlakukan tidak adil.
Jika pada titik itu kita masih sanggup mengambil sesuatu yang menjadi hak mereka, maka sesungguhnya kita telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Kita kehilangan nurani.
Tulisan ini bukan vonis.
Bukan pula ajakan untuk menghakimi seseorang sebelum kebenaran dibuktikan. Namun setiap dugaan penyimpangan terhadap dana publik, terlebih dana yang diperuntukkan bagi kelompok paling rentan, layak mendapat perhatian, transparansi, dan pemeriksaan yang serius.
Sebab uang rakyat bukan uang tanpa pemilik. Setiap rupiah memiliki pertanggungjawaban. Dan setiap anggaran yang diperuntukkan bagi kaum lemah membawa sebuah pesan moral: ada manusia yang sedang berharap.
Jangan sampai harapan itu justru menjadi santapan keserakahan.
Karena pada akhirnya, sejarah mungkin tidak akan mengingat berapa banyak alasan yang pernah kita berikan ketika ditanya tentang sebuah amanah.
Sejarah akan mengingat apakah kita menjaga atau mengkhianatinya.
Dan Tuhan—bagi mereka yang percaya—tentu jauh lebih mengetahui apa yang tersembunyi di balik meja, di balik laporan, dan di balik setiap rupiah yang berpindah tangan.
Sebab ada keadilan yang mungkin luput dari mata manusia. Tetapi tidak pernah luput dari mata-Nya.
Ketika nurani telah padam, manusia mungkin masih bisa tersenyum, masih bisa berbicara, masih bisa mengenakan seragam dan duduk di kursi kekuasaan.
Namun pada saat itu, yang tersisa hanyalah tubuh manusia tanpa kemanusiaan.
