Senin, 17 Juni 2019
NasionalPilpres 2019Politik

Anies Baswedan Dizalimi Bawaslu, Politikus Gerindra ini Melawannya

Anies Baswedan Dizalimi Bawaslu, Politikus Gerindra ini Melawannya
75views

Jakarta – Beredar kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dizolimi oleh anggota Badan Pengawas Pemilu . Menanggapi hal tersebut, salah satu politikus Gerindra yang bernama Savitri Wiguna menilai bahwa Bawaslu dihimbau agar belajar lagi mengenai hukum serta UU Pemilu yang menjadi acuan peraturan Pilpres 2019.

Dikutip pada Selasa (08/01/19) Politikus Gerindra ini mengatakan “Bawaslu sedang memainkan peranan menzalimi Gubernur DKI Jakarta. Coba Bawaslu belajar lagi, apakah sudah ada penetapan resmi dari KPU tentang simbol resmi pasangan 02 atau 01. ”

Pada Senin lalu (17/12/18) Bawaslu Kab Bogor mengatakan kedatangan serta perbuatan Anies Baswedan saat berada di Konferensi Nasional Gerindra di Bogor, Jawa Barat dan juga apa yang dilakukan oleh Anies dapat menguntungkan satu pihak saja.

Bawaslu berujar seperti itu, tatkala Anies menampilkan gaya 2 jari, dimana gaya tersebut telah menjadi ciri khas paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Dan Bawaslu mengatakan bahwa dengan gaya tersebut Anies Baswedan terancam pidana penjara 3 tahun apabila dugaan itu benar adanya. Karena hal tersebut telah tertera di UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Kalau itu kepala daerah dari kubu oposisi, cepat sekali respon Bawaslu, bahkan sampai ancaman hukuman. Tapi kalau menyangkut kepala daerah pendukung penguasa, Bawaslu sunyi dan hening,” kata Savitri.

Anies Baswedan Dizalimi Bawaslu, Politikus Gerindra ini Melawannya
Anies Baswedan Dizalimi Bawaslu, Politikus Gerindra ini Melawannya

Berkaitan dengan hal tersebut pula, Savitri juga menyinggung terkait apa yang dilakukan oleh Menteri Ekonomi Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah terlihat menggayakan satu jari dalam kegiatan sesi pemotretan Internasional Monetary Fund (IMF) di Bali.

Tak hanya itu, banyak kepala daerah di Riau juga kedapatan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Menko dan Menkeu.

“Silakan masyarakat menilai. Apakah demokrasi sudah berjalan sesuai rel, atau demokrasi yang berjalan sesuai instruksi penguasa,” pungkasnya.

Dengan penuturannya tersebut, Savitri menghimbau agar Bawaslu adil mengenai aturan yang ada. Karena Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk membuat Pemilu berjalan adil dan berdasarkan aturan. Karena apabila Bawaslu bertindak seenaknya terhadap kelompok tertentu serta para petinggi negeri ini akan mengakibatkan turunnya kredibilitas serta kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pilpres.